Mengatur tentang Jasa Pembuatan perusahaan

Saeful Rahman

Jumat, 11 Februari 2022

Undang-Undang yang Mengatur tentang Jasa Pembuatan perusahaan - Dalam menjalankan usahanya, setiap perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan serta etika bisnis dan dapat mengambil tindakan yang akan memajukan kepentingan publik untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. jasa pembuatan perusahaan

Istilah perusahaan seperti yang digunakan dalam Undang-undang Jasa Pembuatan perusahaan jasa pembuatan perusahaan ini menunjukkan badan hukum perusahaan yang diatur sesuai dengan Undang-undang untuk tujuan mencari keuntungan. Pasal 3,tempat kedudukan suatu perusahaan adalah lokasi kantor pusatnya.

Kantor pusat dalam Undang-undang ini adalah kantor pusat yang pertama kali didirikan menurut undang-undang untuk mengurusi seluruh organisasi yang dimaksud dengan kantor cabang adalah unit cabang yang berada di bawah kendali kantor pusat.

Pasal 4,yang dimaksud dengan perusahaan asing dalam Undang-undang ini adalah suatu perusahaan, dengan tujuan mencari keuntungan, yang diatur dan didirikan menurut undang-undang suatu negara asing.Perusahaan asing, dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan, berhak dengan kapasitas hukum yang sama dengan perusahaan ROC.

Pasal 5,yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam Undang-undang ini adalah Kementerian Perekonomian yang bersangkutan dengan pemerintah pusat atau Biro Rekonstruksi di mana pemerintah kota di bawah yurisdiksi Eksekutif Yuan bersangkutan.

Pejabat pusat yang berwenang dapat memberi wewenang kepada pejabat (pejabat) bawahannya atau mengamanatkan atau menunjuk pejabat (pejabat) pemerintah lainnya untuk menangani hal-hal yang diatur dalam Undang-undang ini.Pasal 6,Tidak ada perusahaan yang dapat didirikan kecuali telah terdaftar pada otoritas pusat yang berwenang.

Pasal 7,besaran modal suatu perusahaan yang mengajukan permohonan pendaftaran pendirian harus diaudit oleh akuntan publik bersertifikat independen; perusahaan tersebut harus melampirkan sertifikat audit dari akuntan publik bersertifikat independen pada saat mengajukan pendaftaran pendirian atau dalam waktu 30 hari setelah pendaftaran pendirian.

Jumlah modal perusahaan yang mengajukan perubahan jumlah modal terdaftar harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik bersertifikat independen.peraturan yang mengatur proses yang ditetapkan dalam dua paragraf sebelumnya harus ditetapkan oleh otoritas pusat yang berwenang.

Pasal 8,yang dimaksud dengan penanggung jawab suatu perseroan dalam Undang-undang ini adalah para pemegang saham yang menjalankan usaha atau mewakili perseroan dalam hal perseroan terbatas atau perseroan tak terbatas dengan pemegang saham perseroan terbatas direksi perseroan dalam hal perseroan terbatas atau perseroan terbatas dengan saham.

Bagaimana Mengatur Jasa Pembuatan perusahaan?

Pengurus, likuidator atau pengurus sementara suatu perseroan, promotor, pengawas, pengawas, reorganisasi atau pengawas reorganisasi perseroan yang dibatasi oleh saham-saham yang bertindak dalam ruang lingkup tugasnya, juga merupakan penanggung jawab perseroan.

Seorang bukan direktur dari suatu perusahaan yang secara de facto menjalankan usaha seorang direktur atau secara de facto mengendalikan kepengurusan kepegawaian, keuangan atau operasi bisnis perusahaan dan secara de facto memerintahkan seorang direktur untuk menjalankan usaha, dipidana secara perdata, pidana.

Kewajiban administratif sebagai direktur dalam Undang-undang ini, dengan ketentuan bahwa kewajiban tersebut tidak berlaku untuk instruksi pemerintah kepada direktur yang ditunjuk oleh pemerintah untuk tujuan pembangunan ekonomi, promosi stabilitas sosial, atau keadaan lain yang dapat mengedepankan kepentingan publik.

Pasal 9,dalam hal harga saham atau modal saham yang dapat diterima oleh suatu perseroan sebenarnya belum disetor oleh pemegang sahamnya, tetapi dinyatakan telah disetor dalam permohonan pendiriannya.

Apabila harga saham tersebut telah disetor oleh pemegang sahamnya tetapi kemudian dikembalikan kepada pemegang sahamnya atau ditarik kembali oleh pemegang saham tersebut dengan izin perseroan setelah selesainya tata cara pendirian perseroan, masing-masing penanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, penahanan, atau penggantinya.Sekia artikel tentang Pembuatan perusahaan. semoga beramnfaat.